Kemenpar Gelar FGD Pengembangan Produk Ekowisata di Batam

Batam - Menteri Pariwisata Arief Yahya menganggap Batam di Kepulauan Riau (Kepri) sangat istimewa. Saking istimewanya, 'panglima pariwisata' di divisi Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kemenpar Rizki Handayani Mustafa, diutus ke Batam.

Kiki sapaan akrabnya akan memberi pembekalan di Focus Group Discussion Pengembangan Produk Ekowisata pada Rabu (19/9/2018). Wanita berkerudung itu bakal didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang ikut didapuk menjadi keynote speaker.

Selain itu, ada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Hilman Nugroho. Satu slot lainnya, disediakan untuk Co Founder @Island Connection International (Telunas Resort) Michael Schubert.

Empat pembicara itu tentu saja akan membahas pengembangan produk ekowisata. Alasan memilih Kepri, Arief menuturkan bawa Kepri merupakan top 3 wisatawan mancanegara (wisman) terbesar di Indonesia dengan persentase 20%. Jumlahnya hanya kalah dari Bali dengan persentase 40% dan Jakarta dengan persentase 30%.
"Kedua, posisi geografis Kepri sangat strategis. Wilayahnya sangat dekat dengan Singapura," ungkap Arief dalam keterangannya, Minggu (16/9/2018).

Lanjut Arief, Kepri juga masuk dalam program crossborder. Maklum, penyeberangan ke Batam, Bintan, Tanjung Balai Karimun, sangat dekat dan cepat. Akses penyeberangan juga semakin banyak.

"Jadi FGD ini untuk menghidupkan industri pariwisata di sana. Para Akademisi, Bisnis, Government, Community, dan Media silakan hadir dan simak FGD-nya. Rugi besar kalau tidak sempat menyimak FGD ini," sambungnya.

Semua yang hadir akan diajak duduk satu meja demi menguatkan ekowisata di border area. Ada 11 Investor pariwisata yang ikut diundang ke tengah acara.

"Ini persoalan super serius yang membutuhkan perhatian super serius juga. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan peluang sustaine-nya sangat besar bila disiapkan iklim ekowisata yang bagus," timpal Kiki.

Menurut Kiki, menarik juga mendengarkan statemen dari orang nomor satu di jajaran Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kemenpar. Adanya income dari hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kegiatan eksplorasi wisata maupun pungutan lain yang tidak tercatat sebagai pajak, sebagian bisa dikembalikan ke alam dalam bentuk pembiayaan pada beberapa kegiatan restrukturisasi alam.

Belum lagi keuntungan riil yang dirasakan masyarakat lewat penjualan suvenir, jasa pemanduan wisata, penginapan lokal, warung makanan, dan sebagainya. (idr/fay)

Let's block ads! (Why?)